Dirjen Otda Sebut Gubernur Aceh Punya Power Buat Aturan Dana Otsus

JawaPos.com – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Sumarsono rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap yang melilit Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf. Usai menjalani pemeriksaan, Sumarsono mengatakan, dalam pemeriksaan yang memakan waktu sekitar enam jam lamanya, tim penyidik mengklarifikasi perihal regulasi peraturan mengenai otonomi khusus, bagaimana otonomi khusus, serta dana yang disalurkan, juga mekanisme dana otsus.

“Mungkin mencari bentuk-bentuk bedanya dengan dana lainnya seperti apa, syariat Islam perbedaannya apa yang dengan daerah lain. Bedanya otonomi daerah dengan otonomi khusus itu apa,” ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/8).

Dia juga menjelaskan UU di Aceh berbeda dengan UU lain, maka perihal aturan dana khusus memang dialokasikan sesuai peraturan gubernur.

“Dana alokasi khusus perlu peraturan gubernur. Makanya gubernur punya power buat itu. Di sentralisasi asimetris, itu khusus kayak Aceh, DIY, Papua Barat itu saja,” tukasnya.

Kasus ini bermula saat Bupati Bener Meriah, Ahmadi diduga memberikan uang kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan insfrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari DOKA.

Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Dalam kegiatan ini lembaga antirasuah mengamankan beberapa bukti diantaranya uang sebesar Rp 50 juta, bukti perbankan dan catatan proyek.

Sebagai pihak yang diduga menerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dan sebagai pihak diduga pemberi Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU 32/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

(ipp/JPC)

IDHOKI adalah AGEN SBOBET Resmi Terpercaya Indonesia dengan memberikan pelayanan 24 jam maximal dan transfer antar semua bank jika bank offline.